Bahas Laporan Keuangan Kemenkeu 2022, Komisi XI Beri Beberapa Catatan

30-08-2023 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023). Foto: Farhan/nr

 

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dalam Raker tersebut, Komisi XI memberikan apresiasi sekaligus beberapa catatan atas kinerja Kemenkeu, termasuk tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya.

 

“Komisi XI DPR RI Mengapresiasi capaian Wajar Tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan untuk APBN TA 2022 dan WTP yang ke-12 secara berturut-turut,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir selaku pimpinan Raker yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

 

Komisi XI juga mendorong Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI atas DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenkeu tahun anggaran 2022. Selain itu Komisi XI DPR RI juga meminta Kemenkeu melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut.

 

Peningkatan kinerja Kemenkeu juga menjadi perhatian para anggota dewan. Peningkatan kinerja ini ditujukan untuk menuntaskan berbagai hambatan dan permasalahan pada beberapa capaian antara lain; 1) tingkat pertumbuhan ekonomi, 2) indeks efektivitas kebijakan fiskal, 3) persentase realisasi penerimaan negara, 4) indeks efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik, 5) indeks kualitas belanja pemerintah, 6) tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara.

 

Selanjutnya, Komisi XI DPR RI juga mengingatkan Kemenkeu atas kewenangannya sebagai pengelola fiskal sekaligus Bendahara Umum Negara. Kemenkeu diharapkan dapat memperkuat kualitas belanja negara atau mewujudkan kebijakan spending better yang telah dicanangkan.

 

“Menteri Keuangan dengan kewenangannya sebagai Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara, akan terus memperkuat dan mempertajam kualitas belanja Kementerian/Lembaga (spending better) pada APBN tahun anggaran selanjutnya, yang ditujukan  dengan belanja yang semakin produktif, menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator yang terukur,” tutur Kahar saat membacakan draf kesimpulan rapat.

 

Di dalam rapat, beberapa anggota Komisi XI DPR RI juga sempat menyoroti beberapa hal seperti insentif perpajakan dunia usaha, kinerja Badan Layanan Umum (BLU), implementasi Undang-Undang HPP dan Undang-Undang HKPD serta efektivitas kebijakan fiskal untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Untuk itu Komisi XI DPR RI meminta Menteri Keuangan untuk memperhatikan kinerja dan tindak lanjut pada pendalaman yang disampaikan oleh anggota dewan. (uc/rdn)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...